EKONOMI MELOROT, KEMISKINAN BERTAMBAH, PENGANGGURAN MENINGKAT, AKIBAT COVID-19 ⁉🤦‍♂️

Jakarta, SKJENIUS.COM.-Pemerintah harus proaktif dalam memberi solusi atas dampak kebijakan PSBB, khususnya bagi masyarakat pekerja harian yang terdampak langsung. Demikian juga pemberian bansos dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota dan kabupaten untuk warga terdampak wabah virus corona, harus dipastikan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu, KGPH Eko Gunarto Putro, SE menjawab pertanyaan wartawan seputar "Efek PSBB, Berapa Lama Diprediksi Dunia Usaha Bisa Bertahan?", di kantornya, Pejaten Office Park, Jakarta Selatan. "Untuk itu, diharapkan para Ulama, Raja, Sultan, Pemangku Adat, Pemuka Masyarakat dan Tokoh Pemuda agar turut pro aktif dalam mengawasi pemberian bansos, maupun bantuan lainnya dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota dan kabupaten untuk warga terdampak wabah virus corona, harus dipastikan berjalan dengan baik dan tepat sasaran," imbuh Kangjeng Eko.

Menurut Kangjeng Eko, diperlukan sebuah manajemen serta penanganan yang profesional dan proporsional, hingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah upaya penekanan COVID-19.

"Sehingga jangan sampai hal ini malah menimbulkan kegaduhan baru, bahkan mungkin terjadi pengumpulan massa saat distribusi nanti. Betul-betul pemerintah kota dan kabupaten cermat melihat situasi ini,” kata Kanjeng Eko.

Ia menuturkan pemberlakuan PSBB di berbagai Provinsi, Kabupaten dan Kota, merupakan sebuah pilihan dan harapan dalam upaya menekan penyebaran dan pencegahan COVID-19. Namun demikian, segala dampak dan risikonya pun harus diantisipasi dengan baik dan benar.

"Para Ekonom memprediksi ekonomi pada kuartal II/2020 kemungkian akan mengalami kontraksi karena aktivitas ekonomi yang semakin menurun sejalan dengan penerapan social distancing dan pembatasan sossial berskala besar (PSBB)," paparnya.

Karena itulah, Kangjeng Eko mengingatkan, Kebijakan Pembatasan Skala Berskala Besar (PSBB) dinilai oleh para ahli ilmu sosial dan ilmu ekonomi dapat berpotensi menciptakan kemiskinan struktural karena kebijakan PSBB menghentikan sumber penghasilan.

"Jadi, kemiskinan (baru) itu muncul sebagai dampak kebijakan (PSBB). Pandemi Covid-19, jauh lebih berdampak bagi warga miskin perkotaan daripada yang berada di pedesaan. Pekerjaan warga miskin perkotaan biasanya lekat dengan kerumunan," ujar Kangjeng Eko yang juga adalah Chairman Samudera Group itu.

Kangjeng Eko memaparkan dengan menyebarnya pandemi dan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar, banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan mata pencahariannya.

"Center of Reform on Economics alias Core Indonesia memperkirakan potensi kenaikan jumlah penduduk miskin mencapai 5,1 juta hingga 12,3 juta orang pada Triwulan II 2020 akibat dampak Virus Corona alias Covid-19. Kenaikan angka kemiskinan itu menurut penelitian Core disebabkan oleh anjloknya pertumbuhan ekonomi serta penerapan restriksi sosial dan mobilitas di berbagai wilayah sebagai akibat pandemi Covid-19," kata Kanjeng Eko menjelaskan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu telah membentuk Crisis Center Corona di Masjid Baiturahman, Cikarang, Jawa Barat. "Insya Allah, Crisis Center ini dapat berperan sebagai Jaring Pengaman Sosial Ekonomi Umat untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah corona," ujarnya.

Kangjeng Eko menegaskan, pihaknya melalui Program Anti Nganggur Nusantara siap membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas dari pandemi Covid-19.

"Jaring pengaman sosial ini perlu disiapkan bagi pekerja harian yang terdampak PHK. Dalam jangka panjang, pemerintah juga harus mulai menyiapkan kepastian adanya lapangan kerja baru dan memastikan investasi bisa kembali ditarik masuk dan membuka lapangan pekerjaan," pungkas Kangjeng Eko. (az).