PENTINGNYA PARTAI POLITIK DALAM MEMPERJUANGKAN HAK MASYARAKAT ADAT DAN PEWARIS KESULTANAN NUSANTARA

Jakarta, JENIUSLINE.- Tak ada jaminan bagi Organisasi Masyarakat Adat maupun Forum Keraton dan Kesultanan se Nusantara mendekati kelompok elite partai politik bisa memperjuangkan hak Masyarakat Adat dan para Pewaris Kesultanan Nusantara, pun tak ada jaminan dukungan Organisasi Masyarakat Adat maupun Forum Keraton dan Kesultanan se Nusantara tidak dimanfaatkan sebagai kendaraan elite partai politik untuk meraih suara.

Ketua Umum Persemakmuran Pewaris Nusantara, KGPH Eko Gunarto Putro menilai pergerakan Masyarakat Adat maupun Forum Keraton dan Kesultanan Nusantara kurang efektif memfasilitasi kepentingan masyarakat adat dan para Pewaris Kesultanan Nusantara, jika hanya bergerak di tataran sosial dan budaya. “Dalam dua kali Pemilu dan Pilpres (2014 dan 2019) saya cermati ada upaya mendekati Partai Politik atau Capres/Cawapres tertentu, namun tidak menuai hasil yang diharapkan. Kepentingan untuk memperjuangkan hak masyarakat adat dan Pewaris Kesultanan, nampaknya selama ini belum terakomodasi dengan baik,” kata Kangjeng Eko.

Karena itu, menurut Kangjeng Eko Gunarto Putro, sudah saatnya Para Tokoh dan Pemangku Adat serta Raja dan Sulthan se Nusantara untuk Bergerak di tataran Politik praktis agar bisa memperjuangkan haknya secara Politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Tingkat Pusat maupun Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. “Jika kita sekadar dekat dengan Parpol yang ada tentunya kurang proporsional, karena bisa saja hanya dijadikan'kendaraan' untuk menggerakkan massanya. Lebih baik Organisasi Masyarakat Adat maupun Forum Keraton dan Kesultanan se Nusantara mendirikan Partai Politik sebagai Wadah perjuangan bersama,” papar Kangjeng Eko Lebih dalam. 

Menurut Kangjeng Eko, bukan hanya untuk Kepentingan Masyarakat Adat dan Pewaris Kesultanan, namun Para Buruh, Kaum Tertindas dan Masyarakat Marjinal pun butuh Partai Alternatif sebagai sarana yang penting bagi mereka di Indonesia untuk bisa bersuara, di tengah kepentingan-kepentingan coba terus menekan mereka, terutama dari elite pengusaha besar dan partai politik. 

"Tentu pemikiran alternatif ini jadi signifikan, karena bagaimanapun partai politiklah yang menentukan demokrasi. Partai politik juga merupakan pilar yang sangat penting di indonesia ini yang harus di perkuat kelembagaanya dalam setiap sistem politk yang demokratis. Dapat kita lihat bagaimana pentingnya partai politik di negara kita Indonesia ini yang menerapkan sistem demokrasi,” tegas Ketum Persemakmuran Pewaris Nusantara itu.

Namun sayangnya, kata Kangjeng Eko, belum ada diantara Partai Politik itu yang serius memperjuangkan pengembalian Tanah Ulayat Kepada Masyarakat Adat dan Kesultanan. Ditegaskannya, juga belum ada kita lihat Parpol yang berjuang untuk Kemajuan Adat dan Budaya Indonesia. 

“Karena itu, Persemakmuran Pewaris Nusantara akan mengadakan Topo Lelono keliling Nusantara untuk bersilaturahmi dengan para Ulama, Pemangku Adat, Budayawan, Raja dan Sultan, Tokoh Buruh dan para Pejuang Kemanusiaan di berbagai Provinsi,” kata Kangjeng Eko.

Menurut Kangjeng Eko, dengan adanya Partai Politik yang akan didirikan itu nantinya segala bentuk aspirasi rakyat belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten dapat diperjuangkan dengan lebih baik dan terarah. Seiring dengan itu, katanya, Parpol juga berperan sebagai Sarana Pengatur Konflik.

“Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika terjadi suatu konflik dalam pemerintahan, maka partai politik berusaha untuk mengatasinya dengan jalan pendekatan ataupun cara-cara yang dilakukan oleh partai, seperti sering mengadakan rapat-rapat mulai dari sifatnya biasa sampai luar biasa, dari yang rapat berskala kecil sampai yang berskala besar ataupun konsolidasi dengan kader-kader partai atau dengan pemerintah,” pungkas Ketua Umum Persemakmuran Pewaris Nusantara itu. (az).