PENGUSAHA KAPAL MINTA BANK TURUNKAN BUNGA KREDIT 👍

Jakarta, JENIUSLINE.- Memasuki tahun 2020, Industri Pelayaran Nasional masih dihadapkan beberapa tantangan dan persoalan yang perlu  segera diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada periode pemerintahan 2019-2024.‼️ Pasalnya, jika pemerintan kurang serius dalam memberikan solusi, maka berbagai persoalan terkait industri Maritim itu tak akan kunjung selesai. Padahal permasalahan ini bisa menyebabkan Perusahaan Pelayaran Nasional sulit untuk bersaing atau bisa dikatakan belum memiliki daya saing yang mumpuni.

Demikian disampaikan, Direktur Keuangan dan Investasi PT. Citra Samudera Raya, Amel Zamri, SE menjawab pertanyaan wartawan seputar Trend Bisnis Pelayaran pada tahun 2020, di kantornya, Pejaten Office Park, Jakarta Selatan. “Industri pelayaran masih perlu mendapat perhatian khusus. Sebab, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dicarikan solusinya secara bersama-sama agar pelayaran nasional bisa bersaing dikancah internasional. Karena itu, kami menolak Wacana Revisi UU Pelayaran. Apalagi jika sampai Asas Cobotage Diutak-atik,” tegasnya.

Menurut Amel Zamri, pemerintah seharusnya dalam lima tahun mendatang lebih serius memberikan fokus pada pembenahan sektor maritim, khususnya di sektor pelayaran niaga nasional. “Saat ini tantangan terberat di Industri Pelayaran adalah di sektor pembiayaan pengadaan kapal yang masih dibebani bunga bank tinggi dan tenor pendek. Padahal, seharusnya skema pembiayaan di angkutan laut nasional dapat disamakan dengan skema pembiayaan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan,” katanya. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Amel Zamri mengingatkan, perlunya dukungan pemerintah dengan membuat aturan baru atau merevisi PM Menteri Keuangan No. 100/PMK 010/2009 tentang pembiayaan infrastruktur, dengan memasukkan kapal sebagai infrastruktur, sehingga perbankan nasional akan memberikan dukungan pendanaan dengan bunga bank rendah dan tenor panjang.

“Sementara itu terkait dengan kebijakan fiskal, industri pelayaran nasional membutuhkan kebijakan yang bersifat equal treatment dengan negara lain. Hal ini untuk mendorong tingkat daya saing pelayaran nasional,” kata Direktur Keuangan dan Investasi PT. Citra Samudera Raya itu.

Selanjutnya Amel Zamri mengingatkan bahwa Investasi di Industri pelayaran sendiri tidak seperti di bisnis-bisnis lainna. Sekalipun penuh risiko, namun sangat berpeluang untuk berkembang. Pasalnya, Industri Pelayaran adalah tulang punggung Transportasi di Negera yang memiliki 17.504 pulau di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi.

“Angkutan logistik melalui jalur laut, saat ini memang menjadikan angkutan yang paling efisien. Untuk itu pemerintah harus lebih serius menjadikan laut sebagai media untuk menciptakan pemerataan di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga Slogan Indonesia Poros Maritim dapat segera terwujud,” ujar Direktur Keuangan dan Investasi PT. Citra Raya Samudera itu.

Nyatanya, kata Amel Zamri peran industri kapal ini setiap tahun terus mengalami pemingkatan. Hal itu terlihat dari data yang dikeluarkan Indonesian National Shipowners Associatioin (INSA) bahwa jumlah kapal yang pada 2005 masih sekitar 6.000 kapal, pada 2016 sudah mencapai 24 ribu kapal. Ini tidak terlepas dari mulai diterapkannya asas cabotage pada 2005.

“Nah, dengan interest rate tinggi saja, tanpa ada proteksi khusus dalam UU Pelayaran juga bisa berkembang. Apalagi jika pemerintah dan otoritas keuangan untuk bisa memberikan insentif dalam pembangunan dan pembelian kapal. Satu diantaranya berupa keringanan bunga perbankan,” pungkas Amel Zamri.