PENGEMBANGAN SDM SOLUSI STRATEGIS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Jakarta, JENIUSLINE.- Telah banyak program pengentasan kemiskinan dilakukan sejak Indonesia merdeka, 74 tahun silam. Telah silih berganti pula pemerintahan berganti. Sudah banyak rupiah dianggarkan untuk mengangkat rakyat Indonesia dari garis kemiskinan. Namun kenyataannya, kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial masih menjadi persoalan krusial di Bumi Nusantara ini.

Demikian disampaikan Direktur Utama PT. Servindo Gardatama, Masrul Chaniago, S.Sos kepada wartawan di kantornya, Pejaten Office Park, Jakarta Selatan. "Maka, pemerintah harus serius dalam mengentaskan kemiskinan. Pasalnya, sampai dengan September 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jumlah Orang Miskin RI, Kini 24,79 Juta. Ini bukan jumlah yang sedikit," imbuhnya.

Apalagi, kata Masrul, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio masih tinggi, yaitu sebesar 0,380. Sementara itu, Pengangguran Bertambah Jadi 7,05 Juta Orang per Agustus 2019, Tertinggi SMK. "BPS pun mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2019 mencapai 5,02%, melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,17%. Ekonomi melambat jelas berdampak pada kehidupan negara dan masyarakat di dalamnya," tegasnya.

Menurut Masrul yang selama ini bergerak dalam bidang Manpower, Security & Safety Equipment Supply itu, pemerintah harus melibatkan pihak swasta dan ormas serta LSM dalam upaya menekan angka kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Langkah itu dinilainya efektif karena mampu memutus mata rantai kesenjangan keterampilan, yang mana akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan. "Kenapa orang miskin? Karena penghasilannya rendah? Kenapa rendah? Karena pekerjaannya tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Karena pendidikannya rendah sehingga tidak mempunyai keterampilan. Kenapa pendidikannya rendah? Karena miskin. Berputar terus seperti lingkaran setan," kata Masrul.

Dirut Servindo Gardatama itu berpendapat bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia (human capital) atau pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Jaminan terhadap akses pendidikan dan kesehatan, menurut dia, merupakan jawaban untuk menghadapi tantangan terbesar saat ini yaitu kesenjangan dalam memperoleh kesempatan.

"Untuk menghadapi kesenjangan dalam memperoleh kesempatan yang sama, pihak pemerintah, terutama pada level Bupati dan Kepala Desa harus membuka pintu mereka dalam melayani masyarakat karena mereka yang bisa memastikan akses bagi warga miskin terpenuhi," kata Masrul.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT. Servindo Gardatama telah menyiapkan Program Diklat Anti Nganggur. Pihaknya pun bersedia memberikan Program Diklat Anti Nganggur ini kepada Pemerintah. Sehingga dapat dikembangkan di berbagai Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah. "Persoalannya maukah pemerintah mengadopsi Program Diklat Anti Nganggur ini untuk digunakan sebagai Materi  dalam Diklat pengembangan SDM yang Unggul dan Berbudaya serta Berbudi Pekerti Luhur," katanya.

Karena itu, kata Masrul, masyarakat pun perlu mengingatkan Mendikbud Nadiem Makarim terkait pemanfaatan dana abadi pengembangan SDM yang mencapai Rp70 Triliun agar tepat sasaran. Seperti diketahui peningkatan kualitas SDM menjadi fokus utama pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), dimana dana yang disiapkan sekitar Rp60-70 triliun.

"Ini adalah satu desain pengelolaan dana pendidikan dari mandat Undang-undang (UU) yaitu 20 persen dan ini banyak tantangan, banyak PR dan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemenkeu, Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Karena itu, Pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak swasta yang bergerak dalam bidang Pengembangan SDM," pungkas Dirut Servindo Gardatama itu. (az).